Doktor dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Teuku Abdullah Sani mengatakan, Lampung relatif aman dari sebelas daerah pilihan lainnya.
’’Di sana (Lampung, Red) bakal ada Jembatan Selat Sunda (JSS) yang nantinya terhubung dengan tol Cipularang. Ini menjadi jalur ekonomi paling baik di Indonesia. Apalagi Lampung memiliki SDM (sumber daya manusia) murah, SDA (sumber daya alam) juga ada, dan air bersih yang sangat memungkinkan,’’ terang Sani dalam bahan masukan yang dirangkum tim kajian Lampung yang terdiri Syafaruddin, I.B. Ilham Malik, Arizka Warganegara, Ahmad Faisal, dan Raden Bagus Sapto Mulyatno yang disampaikan ke Radar Lampung baru-baru ini.
Sedangkan ditilik dari sisi geografi, Guru Besar Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Sutikno mengatakan di Sumatera, khususnya di Lampung, tersedia lahan memadai. Utamanya di kawasan timur Bukit Barisan. ’’Lahan yang tersedia sangat memungkinkan,’’ papar Sutikno.
Dari sisi etnologis, Lampung sangat heterogen. Dari 7,5 juta penduduknya, populasi suku Jawa mendominasi hingga 61 persen, Sunda 11 persen, sedangkan etnis Lampung hanya 25 persen. Kuatnya dominasi masyarakat Jawa membuat Lampung disebut ’’Indonesia Mini’’ atau juga dijuluki ’’Jawa Utara”.
Dilihat dari aspek litologi, batuan wilayah Lampung didominasi ofiolit yang mempunyai densitas rapat massa tertinggi di Sumatera. Itu berarti, Lampung sangat tahan terhadap gempa besar. ’’Ini mengindikasikan bidang sesar di Lampung sulit bergeser saat terjadi gempa,’’ ujar Sigit Sukmono, ahli geologi ITB.
Aspek lainnya, seperti diutarakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Lampung potensial menjadi wilayah baru pusat pemerintahan. ’’Tetapi yang harus diingat adalah fokus pembangunan sebaiknya tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Artinya, Pemprov Lampung tidak hanya mengejar target pembangunan untuk wilayah baru pemerintahan,’’ ungkapnya.
Genderang pusat pemerintahan baru dipindah ke Lampung juga menjadi prioritas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung. ’’Saya kira, kita bisa seriusi ketika tema ini menjadi perhatian negara sebagai solusi mengatasi kepadatan Jakarta. Kami akan bantu promosi di pusat dan mendukungnya,’’ tukas anggota DPD RI asal Lampung Ahmad Jajuli.
Terpisah, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menilai, sudah saatnya dimulai lobi-lobi informal ke tingkat pusat guna merealisasikan wacana itu. Pasalnya, menurut Marwan, lobi informal yang dilakukan sejak jauh hari tentu dapat lebih memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah pusat.
’’Mulailah melakukan komunikasi informal. Baik dari tingkat daerah ke tingkat provinsi. Atau para wakil rakyat di DPR ke pemerintah pusat. Sehingga nantinya wacana itu dapat terwujud,’’ kata ketua termuda dalam sejarah lembaga legislatif Lampung ini kemarin (12/12).
Marwan menyebut, dirinya bahkan sudah mulai membuka keran komunikasi informal terkait hal tersebut, meski masih dalam taraf internal Partai Demokrat tempatnya bernaung. ’’Untuk ini, semua pihak harus melakukan lobi,’’ tegasnya.
Dirinya meyakini, pembicaraan informal yang intens dengan pemerintah pusat dapat memuluskan rencana itu manakala memang benar-benar telah dicapai kesepakatan formalnya. ’’Yang paling penting sekarang adalah melakukan lobi serempak dan mengoptimalkan potensi akses yang ada serta menjadikan Lampung sebagai prioritas utama sebagai alternatif pusat pemerintahan,’’ ujar Marwan.
Wacana ibu kota negara pindah ke Lampung kembali mengemuka. Terlebih setelah pihak istana menyatakan sudah menerima listing calon ibu kota baru RI. Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai menyebut ada 12 daerah yang layak sebagai calon ibu kota pemerintahan RI yang baru.
Yang di luar Pulau Jawa adalah Lampung, Jonggol, Palangkaraya, Sulawesi Barat, dan Jayapura. Sedangkan lainnya di Pulau Jawa, seperti Sentul, Karawang, Lebak, Kuningan, Indramayu, Purwokerto, dan Cirebon.
Source : Radar Lampung Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar